Aktivis Purwakarta Soroti Dugaan Pihak Tak Berwenang Memanfaatkan Nama Gubernur Jabar

Purwakarta, Saibernews.com – Di tengah sorotan publik mengenai dinamika politik antara Wakil Bupati Purwakarta, Abang Ijo Hapidin, dan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein, muncul pengakuan baru yang menyeret nama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ke dalam pusaran persoalan tersebut.

Pengungkapan itu disampaikan langsung oleh Abang Ijo Hapidin melalui akun media sosial TikTok miliknya. Ia menyebut adanya pihak yang mengaku sebagai orang terdekat Gubernur Jawa Barat dan datang menemuinya dengan membawa nama Dedi Mulyadi untuk kepentingan tertentu.

“Ada oknum yang mengaku orang terdekat Gubernur Jawa Barat datang ke saya, dan ia seolah menjual nama sang Gubernur,” ungkap Abang Ijo dalam pernyataannya yang diunggah di akun TikTok pribadinya.

Namun, setelah dilakukan pengecekan dan klarifikasi langsung kepada pihak Gubernur, diketahui bahwa oknum tersebut diduga hanya mengaku-ngaku memiliki hubungan dekat. Pihak Gubernur menegaskan individu itu tidak memiliki hubungan kerja sama maupun keterkaitan resmi dengan Dedi Mulyadi.

Pernyataan tersebut langsung memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat. Publik pun bertanya-tanya mengenai identitas oknum yang dimaksud. Isu ini pun dikaitkan dengan polemik yang sempat ramai dibahas sebelumnya, yakni dugaan pinjaman uang senilai Rp35 miliar yang sempat menjadi perbincangan hangat.

Merespons perkembangan situasi itu, aktivis masyarakat Purwakarta, Irwan Ardiansyah, turut berkomentar dan mengkritisi polemik yang kian berkembang. Ia mempertanyakan apakah oknum yang dimaksud memiliki kaitan dengan Bupati Purwakarta. “Jika benar oknum yang dimaksud adalah Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein, maka tindakan itu sama saja mencoreng nama baik Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Hal ini harus segera ditindaklanjuti dan dibuktikan kebenarannya ke publik,” tegas Irwan. Lebih jauh, Irwan meminta Gubernur Jawa Barat untuk segera memberikan penjelasan resmi dan terbuka terkait adanya pihak yang membawa-bawa namanya dalam persoalan tersebut. Menurutnya, kejelasan dari Gubernur sangat diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif yang berkembang tak terkendali di masyarakat.

“Apabila pengakuan soal oknum ini terbukti benar, saya minta Gubernur angkat bicara. Sebaliknya, jika tidak ada tindak lanjut apa pun, masyarakat bisa menduga ada unsur pembiaran atau bahkan kerja sama antara Gubernur dengan oknum tersebut,” ujar Irwan.

Menurut penilaian Irwan, persoalan ini bukan sekadar narasi politik biasa yang sengaja dibuat gaduh. Di balik isu yang berkembang, ia menduga adanya permainan kepentingan yang dirancang secara sengaja dan berpotensi merugikan pihak tertentu.

“Saya melihat ini bukan sekadar drama politik semata. Ada unsur permainan yang sengaja diarahkan dengan tujuan merugikan salah satu pihak,” pungkas Irwan.

Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan atau pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta maupun pihak Gubernur Jawa Barat terkait identitas maupun keberadaan oknum yang dimaksud dalam pengakuan tersebut.***