Sitaan Negara Produktif, Rakyat Kuansing Belum Sejahtera: Ini Kata PWMOI Kuansing

KUANTAN SINGINGI,DAIBERNEWS.COM – Sugianto, Anggota Persatuan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menyuarakan keresahan daerah penghasil terkait pengelolaan ribuan hektar perkebunan sawit sitaan negara yang kini dikelola BUMN melalui skema KSO Agrinas.

Menurutnya, paradoks terjadi di Kuansing. Di satu sisi hasil bumi dari sawit dan CPO melimpah, di sisi lain anggaran daerah dan kesejahteraan masyarakat tetap tertinggal.

“Jadi aneh rasanya. Masa daerah penghasil semakin kaya SDA nya, tapi APBD kita semakin mencekik. Jalan rusak, Beasiswa sekolah kurang, kesehatan pincang dan sebagian masyarakat ekonomi sulit,” ujar Sugianto.

“Sawit Sitaan PKH Produktif, Tapi Kuansing Cuma Dapat Beban”

Sugianto menyoroti adanya ribuan hektar lahan sawit hasil sitaan Tim Satgas PKH yang saat ini dioperasikan oleh Agrinas dengan pola KSO bersama masyarakat setempat di wilayah Riau, termasuk berdampak ke Kuansing.

“Penghasilan buah sawitnya cukup meyakinkan. Apalagi harga CPO lagi bagus. Dikelola BUMN, ada KSO dengan masyarakat. Produksinya jalan terus. Tapi pertanyaannya..? kemana keadilan fiskalnya untuk Kabupaten Kuansing..?” tegasnya.

Ia menilai negara sudah hadir menyelamatkan aset lewat BUMN, namun skema bagi hasil dan DBH nya belum berpihak ke daerah tempat sawit itu tumbuh dan jalan angkutnya rusak.

Beban Infrastruktur Ditanggung Daerah,
Sugianto juga menyoroti dampak aktivitas angkutan CPO dan TBS yang merusak jalan kabupaten.

“Ini CPO lewatnya di jalan kita. Jalan kabupaten, jalan kampung. Uangnya ke pusat dan BUMN, rusaknya kita yang nanggung. Tiap hari truk sawit lewat, jalan kita hancur. Bantuan Inpres Jalan syaratnya ketinggian,” katanya.

Tuntut Transparansi KSO Agrinas dan Revisi DBH

Sugianto meminta pemerintah pusat dan DPR RI segera membuka transparansi skema pengelolaan aset sawit sitaan negara oleh Agrinas.

“Kalau BUMN dan Agrinas bisa mengelola ribuan hektar sawit sitaan dan hasilnya meyakinkan, maka daerah penghasil seperti Kuansing juga harus dapat porsi yang adil. Jangan sampai buahnya dari sini, pabriknya di sini, truknya lewat sini… tapi APBD dan masyarakatnya tetap miskin,” pintanya.

Ia berharap pembahasan UU APBN 2027 menjadi momentum merevisi skema DBH SDA dan pembagian keuntungan dari pengelolaan aset negara oleh BUMN.

“Yang kita butuhkan transparansi, keadilan dan kepastian. Itu harga mati untuk daerah penghasil,” pungkas Sugianto.

Dukungan Penuh dari Kuansing

Seluruh Organisasi Kelembagaan Pers tergabung di PWMOI yang ada di Kuantan Singingi menyatakan mendukung sepenuhnya perjuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Daerah dalam menuntut keadilan fiskal dari Pemerintah Pusat, termasuk dalam pengelolaan aset SDA dan sawit sitaan negara oleh BUMN.***