SP1 dari Tim Terpadu, PT GSL Harus Ikuti Aturan Regulasi, Harapan Bupati Kuansing Suhardiman Amby Rekrut Warga Setempat Bekerja di Perusahaan.

Saibernews.com, Kuantan Sengingi,– Ketua Tim Pengawasan Terpadu Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kuansing, dr Fahdiansyah SpOG menjelaskan tim ini dibentuk sebagai upaya Pemkab menertibkan legalitas dan pengawasan terhadap usaha di bidang perkebunan terutama PKS di Kuansing.

“Seolah-olah PKS kontribusinya minim, untuk itu tim bekerja. Selain itu juga untuk menjaga iklim investasi di Kuansing,” ungkap dr H Fahdiansyah dalam ekspos hasil kajian tim di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kuansing, Senin (3/11/2025).

Dijelaskan dr Fahdiansyah, tim telah turun dan melakukan audit semua terkait dengan pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT Gemilang Sawit Lestari (GSL).

“Tim menemukan catatan beberapa pelanggaran saat audit di PT GSL. Maka tim merekomendasikan untuk memberikan Surat Peringatan I (SP1) terhadap PT GSL,” kata dr Fahdiansyah.

Rekomendasi tersebut kata dr Fahdiansyah, akan disampaikan kepada Bupati Kuansing Dr H Suhardiman Amby MM yang dituangkan dalam surat keputusan dan diserahkan pada PT GSL.

Dalam pertemuan itu, H Fahdiansyah didampingi Kadisbunak Andriyama Putra sebagai sekretaris tim, anggota tim Plt Kadis DLH Delis Martoni, Kepala DMPTSP Erdiansyah, Kadis Perhubungan Hendri Wahyudi, Sekretaris Kadis Kopdagrin Junaidi, Kadis Tenaga Kerja Jhon Pitte Alsi, Kasat Pol PP Riokasyterwandra, Kepala Bidang Tata Lingkungan Gunawan Nurdianto dan anggota tim lainnya.

Fahdiansyah menegaskan rekomendasi ini, merupakan tindaklanjut dari temuan pada 30 September 2025 lalu hingga penyegelan yang dilakukan Bupati Kuansing H Suhardiman Amby pada 15 Oktober 2025.

“Kita ingin memaksa agar perusahaan mentaati peraturan yang ada dan memberi kontribusi terhadap pembangunan di Kuansing,” tegasnya.

Masih kata dr Fahdiansyah, salah satu yang menjadi dasar objek audit diantaranya, mesin yang beroperasi melebihi kapasitas izin. Ternyata, PT GSL melaksanakan aktivitas 75 ton per jam atau lima mesin.

“Sementara izin yang mereka miliki hanya untuk tiga mesin atau 45 ton per jam,” katanya.

Namun saat audit tim turun kata Fahdiansyah, PT GSL sudah mencabut dua buah mesin yang sebelumnya mengoperasikan lima mesin. Selain itu melakukan perbaikan kolam penampungan limbah, serta sudah koordinasi dengan dinas terkait dalam penyesuaian izin.

“Sejak ditutup bupati, sampai sekarang mereka tidak beroperasi. Sampai kapan, sampai ada keputusan dari pak Bupati,” ungkapnya.

Ditegaskan dr Fahdiansyah, hal serupa juga berlaku untuk seluruh pabrik kelapa sawit yang bekerja di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Kuansing. Langkah ini akan dilakukan secara bertahap.

“Semua PKS kita perlakukan sama. Kalau nanti ditemukan lagi pelanggaran tentu diberikan saksi. Di Kuansing kalau tidak salah ada 37 PKS,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka terhadap laporan-laporan dari masyarakat, media, LSM atau dari pihak manapun terkait dengan aktivitas-aktivitas PKS di Kuansing yang diduga melakukan pelanggaran.

“Laporan itu mungkin akan menjadi prioritas kita untuk kita melakukan investigasi ke PKS yang bersangkutan,” katanya.

Sebelumnya awak media sudah konfirmasi Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, terkait PT GSL yang saat ini sudah tidak beroperasi.

“Perusahaan PT GSL mesti beroperasi sesuai dengan regulasi dan aturan yang berlaku, pemerintah akan selalu beri peluang untuk pengusaha untuk memperbaiki usaha mereka, sesuai waktu yang bisa untuk perbaikan secara aturan dan berdasarkan UU. Akan tetapi, sepanjang amdalnya tidak di perbaiki, perusahaan tidak akan bisa beroperasi,” Ucap Bupati Kuansing.

“Pemerintah hanya mencabut izin amdal, bukan izin lainnya, maka dari itu perusahaan mesti memperbaiki izin amdalnya, kalau rekomendasi bukak, kita bukak kembali perusahaan tersebut, kalau rekomendasnya tutup, kita tutup perusahaanya,” Kata Buapati Kuansing Suhardiman Amby.

“Kita akan meminta data karyawan tetap PT GSL, berapa warga setempat yang bekerja perusahaan, meskipun dengan cara asorsing warga bekerja di perusahaan, karena PKS harus merekrut putra daerah setempat untuk bekerja di perusahaan,” Harapan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Bupati Kuansing Suhardiman Amby kembali menyebutkan, tim terpadu sudah di bentuk, tim terpadu akan bekerja secara Profesional, bekerja secara regulasi dan UU, bahkan semua perusahaan akan di cek oleh tim terpadu yang sudah di bentuk, kita berharap kepada masyarakat untuk menunggu hasilnya, berikan waktu untuk tim terpadu bekerja,” Pungkasnya Bupati Kuansing Suhardiman Amby.**