Bupati Kuansing Tidak Mematikan Usaha Masyarakat, Solusi Pilihan Sudah di Sampaikan Untuk Berjualan 

Kuantan Singingi,Saibernews.com ||  Forkopimda Kuantan Singingi (Kuansing) menunjukkan kekompakan dalam penertiban kios di kawasan Pasar Bawah. Sebanyak tiga unit alat berat disiapkan oleh tim terpadu untuk menertibkan 90 kios, sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada Selasa (20/01/2026).

Penertiban tersebut merupakan tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda yang digelar Senin lalu, dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten Kuansing, Polres Kuansing, serta unsur TNI.

Meski sempat mendapat protes dari sejumlah pemilik kios, tim terpadu yang dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Kuansing, Fahdiansyah, turun langsung melakukan mediasi di lapangan. Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan telah dilalui sesuai prosedur.

“Sebelum dilakukan eksekusi penertiban, Pemkab Kuantan Singingi telah melakukan sosialisasi serta melayangkan surat peringatan kepada para pemilik kios agar mengosongkan tempat usaha mereka,” ujar Fahdiansyah.

Menurutnya, dinamika penolakan merupakan hal yang wajar, namun, pemerintah daerah telah mengedepankan pendekatan persuasif melalui berbagai pertemuan dengan warga terdampak sejak September 2025.

“Untuk para pedagang, pemerintah juga telah menawarkan solusi berupa relokasi ke Pasar Rakyat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan,” jelasnya.

Penertiban ini turut dihadiri Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana, Asisten II Setda Kuansing Drs. Napisman, Kadis Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Drs. Masnur, MM, Kadis Perkebunan dan Peternakan Andri Yama, S.Pt, Kasat Pol PP Rio Kasyter, S.Sos, Kadis Perhubungan Hendri Wahyudi, SE, Kadis PUPR Ade Fahrer Arif, ST, serta sejumlah personel TNI yang tergabung dalam tim terpadu.

Langkah ini menegaskan komitmen Forkopimda Kuansing dalam menegakkan ketertiban umum dan mendukung penataan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan.

Untuk diketahui, berdasarkan Informasi, solusi untuk warga sudah diberikan, Bupati Kuansing Suhardiman Amby tidak mematikan usaha warga untuk berjualan, karena warga diberikan pilihan untuk lanjut berjualan ditempat yang telah ditentukan, seperti Pasar Rakyat, Pasar Moderen dan Pasar Lumpur.

Sebelumnya, wilayah yang dimaksud memang milik pemerintah daerah, maka dari itu, titik strategis untuk MTQ tepat di taman kota jalur, sekaligus untuk melaksanakan acara pacu jalur tepian narosa nantinya.

Untuk pinjam wilayah milik daerah untuk usaha dan mendirikan bangunan, pengusaha biasanya perlu membayar beberapa biaya kepada pemerintah daerah, namun hal ini masih ada beberapa oknum diduga tidak menunaikan sepenuhnya.

Seperti retribusi dihitung berdasarkan luas bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah, dan indeks integrasi.

Selain itu, pengusaha juga perlu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Biaya Penggunaan Tanah (BPT), jika menggunakan tanah milik pemerintah daerah.***