Polemik Muncul! DPD Pandeglang Tolak Penunjukan Langsung Ketua DPW Banten oleh DPP

PANDEGLANG, Sibernews.com – Langkah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Aspirasi dan Apresiasi Kemajemukan Banten atau yang dikenal dengan Badak Banten, yang menetapkan penunjukan langsung sosok formatur Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Banten ternyata menimbulkan reaksi keras di lingkungan organisasi.

Keputusan tersebut memicu polemik, lantaran sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Provinsi Banten, termasuk DPD Kabupaten Pandeglang, menyatakan penolakan mereka terhadap mekanisme yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta mencederai prinsip-prinsip demokrasi organisasi yang telah berjalan selama 11 tahun ini.

Saat ditemui di sekretariat DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang, Ketua DPD setempat, E. Suherman, menegaskan bahwa proses penunjukan yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui tahapan Musyawarah Wilayah dirasa tidak memiliki landasan yang kuat.

Menurutnya, cara seperti itu bukan hanya melanggar semangat demokrasi, tetapi juga menutup ruang partisipasi dan diskusi yang seharusnya menjadi wadah bagi seluruh kader. Ia menambahkan, seharusnya proses kepemimpinan dilakukan melalui mekanisme penjaringan yang terbuka, sehingga kader-kader yang memiliki kompetensi dan potensi mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju sebagai calon pemimpin organisasi di tingkat provinsi.

“Kami tidak mempermasalahkan siapa pun yang nantinya terpilih memimpin DPW Banten. Yang kami tekankan hanyalah satu hal: pergantian kepemimpinan harus dilakukan melalui cara yang elegan dan sesuai aturan, baik itu melalui Musyawarah Wilayah maupun Musyawarah Wilayah Luar Biasa yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi yang ada,” tegas E. Suherman.

Meski tegas menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap mekanisme yang ditempuh, pihaknya tetap menghormati keinginan dan kebijakan yang diambil oleh DPP. Hanya saja, ia berharap setiap kebijakan yang ditetapkan tetap memegang teguh aturan baku serta memiliki tahapan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilainya penting sebagai bentuk pembelajaran dan teladan bagi seluruh kader di tingkat bawah agar memahami tata kelola organisasi yang baik dan benar.

“Kami menghargai sepenuhnya keinginan DPP. Namun, mekanisme dan tahapannya harus tetap mengacu pada apa yang sudah disepakati bersama. Ini penting agar menjadi contoh yang baik dan mendidik bagi seluruh jajaran di bawahnya,” imbuhnya.

Di akhir pernyataannya, DPD Badak Banten Kabupaten Pandeglang berharap agar organisasi yang mereka cintai ini senantiasa mengedepankan nilai-nilai persaudaraan serta memperhatikan proses regenerasi kepemimpinan yang sehat. Dengan begitu, Badak Banten ke depannya diharapkan menjadi organisasi yang semakin kuat, kompak, dan mampu mengambil keputusan yang bijak dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul.***