Ormas LCI Hadiri FGD Indeks Demokrasi Indonesia 2025, Dorong Demokrasi Substantif di Riau

Pekanbaru – Riau, saiber news .com Ormas Lembaga Cakra Indonesia (LCI) menunjukkan komitmennya dalam penguatan demokrasi daerah dengan menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau di Ruang Melati, Kantor Gubernur Riau, Rabu (11/2/2026).

Kehadiran Ormas LCI dalam forum strategis tersebut diwakili langsung oleh jajaran Pimpinan Pengurus Pusat Lembaga Cakra Indonesia. Ketua Umum LCI Sunggul Manalu hadir memimpin delegasi, didampingi Sekretaris Umum LCI Tri Wahyudi, Bendahara Umum LCI Mhd Yunus, serta Ketua Tim Garda SC Bangun Marbun.

FGD IDI Tahun 2025 digelar di tengah perhatian serius terhadap kondisi demokrasi di Provinsi Riau. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia, Riau tercatat mengalami penurunan indeks dari tahun 2023 ke 2024, dengan enam indikator mengalami kemerosotan pada tahun 2024. Secara nasional, Riau berada di peringkat 24 dari 34 provinsi dengan skor 79,81. Posisi tertinggi ditempati Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara Papua berada di urutan terakhir.

Forum ini menjadi ruang strategis untuk membaca dan menguji kualitas demokrasi daerah secara lebih komprehensif. Indeks Demokrasi Indonesia disusun berdasarkan beragam sumber data, mulai dari dokumen resmi seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan bupati, surat edaran, hingga data resmi kementerian, lembaga, dan instansi. Selain itu, penelusuran portal berita daring serta pelaksanaan FGD menjadi bagian penting dalam memperkaya dan mengonfirmasi data kuantitatif dengan realitas di lapangan.

Dalam konstruksinya, IDI mengukur demokrasi melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan dengan tujuh indikator, kesetaraan dengan tujuh indikator, serta kapasitas lembaga demokrasi dengan delapan indikator. Seluruh indikator tersebut menyoroti dimensi politik, ekonomi, dan sosial sebagai satu kesatuan dalam praktik demokrasi. Penghitungan indeks dilakukan menggunakan metode penimbang Analytic Hierarchy Process (AHP) yang melibatkan penilaian para ahli untuk menentukan bobot setiap indikator.

Ketua Umum LCI Sunggul Manalu menilai bahwa data indeks harus dibaca sebagai cermin sekaligus peringatan dini. Menurutnya, penurunan indikator demokrasi tidak boleh berhenti pada tataran laporan, melainkan harus ditindaklanjuti dengan kebijakan korektif yang berpihak pada perlindungan hak warga dan penguatan institusi demokrasi.

Sekretaris Umum LCI Tri Wahyudi menegaskan bahwa kehadiran LCI dalam FGD IDI merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat sipil untuk memastikan demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif, adil, dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Di akhir kegiatan, jajaran Pimpinan Pengurus Pusat Lembaga Cakra Indonesia berkesempatan melakukan sesi foto bersama dengan para narasumber serta seluruh undangan yang hadir sebagai simbol kolaborasi dan keterbukaan dialog dalam penguatan demokrasi daerah.

Selain itu, jajaran pimpinan pusat LCI juga berkesempatan melakukan foto bersama secara khusus dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau, Bapak Boby Rakhmad, S.STP, M.Si, selaku pembina organisasi kemasyarakatan di Provinsi Riau. Momen tersebut menjadi penegasan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga iklim demokrasi yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan di Bumi Lancang Kuning.

Melalui partisipasi aktif dalam FGD Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025 ini, Ormas LCI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis negara yang konstruktif, berkomitmen mendorong demokrasi yang tidak hanya terukur dalam angka, tetapi juga hidup dalam praktik dan bermartabat bagi masyarakat Riau. ***