PWMOI Kuansing Audiensi Plt Bupati Muklisin: Bahas Pelayanan Publik Hingga Prioritas Keuangan Daerah

KUANTAN SINGINGI,– Sugianto, Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), melakukan audiensi bersama Plt Bupati Kuansing H. Muklisin di ruang kerja Bupati beberapa Minggu lalu, Jumat, 17 Juli 2026.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Sugianto menyampaikan sejumlah catatan terkait pelayanan publik di sejumlah OPD.

“Kami berharap ada evaluasi terhadap pelayanan OPD agar lebih memuaskan masyarakat. Sebagai organisasi pers, kami juga siap bersinergi menjadi mitra sosial kontrol demi kebaikan bersama di Kuantan Singingi,” ujar Sugianto.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban pemerintah kepada masyarakat agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Harapan: Penempatan Pejabat Berdasarkan Kompetensi

Sugianto turut menyampaikan harapan agar penempatan pejabat ke depan mengedepankan kualitas dan penguasaan tupoksi.

“Kami berharap ke depan yang ditunjuk adalah pejabat yang benar-benar memahami bidangnya. Semoga tidak ada lagi praktik-praktik yang mencederai semangat meritokrasi di Kabupaten Kuansing,” katanya.

Respon Plt Bupati: Fokus 3 Bulan ke Depan dan Prioritaskan Utang Masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Plt Bupati Kuansing H. Muklisin menyatakan akan melakukan pemantauan kinerja OPD dalam 3 bulan ke depan.

“Ini masa evaluasi bagi kita bersama. Siapapun, termasuk yang dekat dengan saya, jika belum menunjukkan kinerja yang optimal tentu akan kita lakukan penyesuaian. Begitu juga dengan rekan-rekan yang kondisinya kurang sehat, kita harapkan tetap bisa bekerja sama dengan baik,” jelas Muklisin.

Terkait keuangan, Muklisin menyampaikan bahwa saat ini banyak kontraktor yang datang menanyakan pembayaran proyek hasil lelang.

“Memang ada beberapa kontraktor yang sudah bertemu. Untuk saat ini kami menahan dulu, karena prioritas kami 2 tahun ke depan adalah menyelesaikan hak-hak masyarakat yang masih menjadi utang dan tunda bayar,” ungkapnya.

Utamakan Penyelesaian Kewajiban, Infrastruktur Diupayakan ke Pusat.

Muklisin menegaskan Pemkab tidak menghentikan pembangunan, namun ingin lebih tertib administrasi keuangan terlebih dahulu.

“Pemerintah tidak anti pembangunan. Namun kami ingin menyelesaikan dulu kewajiban yang lama, agar ke depan kita melangkah dengan kas yang lebih sehat. Setelah itu baru kita lanjutkan program-program baru,” katanya.

Langkah penundaan ini, menurut Perpres No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, dapat dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran dan perubahan prioritas kebijakan daerah. Sepanjang dilakukan secara transparan serta prosedural, dan belum ada penandatanganan kontrak, maka kebijakan tersebut masih sesuai koridor hukum.

Ia juga menyebut pembangunan infrastruktur akan terus diupayakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat. “Untuk infrastruktur kita bisa bersama-sama melobi ke pusat. Peran pemerintah desa juga sangat penting dalam hal ini,” tambahnya.

Untuk tunda bayar, Muklisin memastikan akan diselesaikan secara bertahap dengan skema cicil.

“Mari kita kerja sama. OPD dengan OPD, pemerintah dengan masyarakat. Tujuannya satu, agar masyarakat Kuansing benar-benar merasakan perubahan,” tutupnya.

Audiensi ini menjadi langkah awal sinergi antara pers dan pemerintah daerah dalam mengawal pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kuantan Singingi.***