Kodaeral I dan Tiga Kejati Perkuat Kerja Sama Penegakan Hukum di Laut

BELAWAN,SAIBERNEWS.COM – Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Aceh, dan Riau untuk memperkuat koordinasi serta efektivitas penegakan hukum, khususnya di wilayah perairan. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Markas Komando Kodaeral I, Belawan, Jumat (16/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deny Septiana, S.I.P., M.A.P., Kepala Kejati Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., Kepala Kejati Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.Kn., serta Kepala Kejati Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H.

Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia mengenai pemanfaatan sumber daya serta peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum.

Dalam sambutannya, DanKodaeral I menegaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, terutama di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Riau.

Ruang lingkup kerja sama meliputi pendidikan dan pelatihan, pertukaran data dan informasi untuk kepentingan hukum, koordinasi teknis dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di laut, serta dukungan personel dan sarana prasarana. Kerja sama juga mencakup dukungan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), penanganan perkara koneksitas, koordinasi dalam proses penyidikan dan penuntutan, serta sosialisasi perkembangan hukum.

Melalui kerja sama tersebut, kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, menyamakan persepsi dalam penanganan perkara, serta memperkuat pelaksanaan penegakan hukum sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para Kajati beserta jajaran Kejaksaan juga mengikuti pelayaran bersama DanKodaeral I dan prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan KRI Torani-860.

Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada jajaran Kejaksaan untuk melihat secara langsung kesiapan operasional kapal perang serta pelaksanaan tugas prajurit TNI AL dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Pelayaran bersama ini sekaligus menjadi sarana mempererat hubungan kelembagaan dan membangun pemahaman mengenai tantangan penegakan hukum di laut.

Sinergi antara TNI AL dan Kejaksaan dinilai penting dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah perairan yang membutuhkan koordinasi cepat, tepat, dan terpadu. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, kedua institusi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penanganan perkara serta mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.

Penandatanganan PKS tersebut menegaskan komitmen Kodaeral I bersama Kejati Sumatera Utara, Aceh, dan Riau untuk memperkuat kolaborasi, baik melalui koordinasi kelembagaan maupun pelaksanaan tugas di lapangan, demi mendukung keamanan laut dan melindungi kepentingan bangsa dan negara.***